Hukum Perdata: Landasan dan Prinsip Dasar

Hukum perdata adalah serangkaian hukum yang mengatur hubungan kepentingan antara orang satu dengan orang lainnya atau disebut juga hukum perdata merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Secara umum, hukum perdata menangani berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti perkawinan, jual beli, sewa, menyewa, kontrak, perjanjian, kepemilikan, warisan, dan tanggung jawab hukum terhadap tindakan perorangan. Pemahaman yang mendalam tentang hukum perdata menjadi penting dalam memahami bagaimana individu berinteraksi dan bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum perdata memiliki definisi yang kompleks dan luas. Secara umum, hukum perdata adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang bersifat perorangan. Definisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban perorangan hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Hukum perdata berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan pada sanksi dan penegakan hukum terhadap tindakan kriminal.

Sumber Hukum dari Hukum Perdata adalah : Mengutip dari artikel Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Perguruan tinggi di Bandung, Jawa Barat

Menjelaskan Bahwa Berlakunya Hukum Perdata Eropa, Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dimuat aturan peralihan, salah satu maksud diadakannya aturan peralihan adalah untuk menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada pada saat peraturan tersebut diberlakukan, dengan demikian dapat terhindar dari kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian dan kekacauan dalam masyarakat.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selam belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum perdata Eropa hingga sekarang adalah peraturan peralihan yang termuat dalam UUD 1945, Konstitusi RIS maupun UUDS 1950.

Terbentuknya Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek

Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang juga tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Code Civil Perancis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku sekarang di Indonesia adalah Kitab Undang-Undng Hukum Perdata yang telah menyerap secara tidak langsung asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Romawi.

Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perdata

1. Prinsip Otonomi Kehendak (Autonomi Wils): Prinsip ini menekankan bahwa individu memiliki kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban mereka melalui perjanjian atau kontrak. Otonomi kehendak mencerminkan kepercayaan pada kemampuan individu untuk membuat kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan mereka.
2. Prinsip Kepastian Hukum: Kepastian hukum menjadi landasan hukum perdata yang penting. Artinya, norma-norma hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum menciptakan dasar yang kokoh untuk keadilan dan penegakan hukum.
3. Prinsip Perlindungan Hukum (Rechtszekerheid): Hukum perdata juga bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan individu. Jika ada pelanggaran terhadap hak seseorang, hukum perdata menyediakan mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi atau perbaikan hukum.
4. Prinsip Tanggung Jawab Sipil: Hukum perdata memberikan kerangka kerja bagi tanggung jawab sipil. Artinya, setiap tindakan yang melanggar hak orang lain dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
5. Prinsip Keseimbangan (Balans): Hukum perdata berusaha menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Prinsip ini mencerminkan semangat keadilan dalam sistem hukum perdata.

Bidang-bidang dalam Hukum Perdata

Hukum perdata melibatkan berbagai bidang, di antaranya:

1. Hukum Kontrak: Mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Hukum Harta Kekayaan: Menetapkan aturan tentang kepemilikan, pemindahan, dan perolehan harta kekayaan.
3. Hukum Warisan (Pewarisan): Mengatur distribusi harta milik seseorang setelah meninggal.
4. Hukum Tanggung Jawab Sipil: Menangani tanggung jawab hukum atas tindakan yang merugikan orang lain.
5. Hukum Keluarga: Mengatur hubungan keluarga, pernikahan, perceraian, dan hak dan kewajiban keluarga.

Pemahaman mendalam tentang hukum perdata menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berurusan dengan transaksi bisnis, kontrak, atau sengketa perdata. Melalui prinsip-prinsip dasarnya, hukum perdata berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat.