Pengertian dan Proses Hukum Arbitrase: Meninjau Keberlanjutan dan Perkembangannya

Arbitrase adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan konvensional  di mana pihak-pihak yang bersengketa memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga independen yang disebut arbiter atau panel arbiter, Pihak-pihak ini sepakat untuk mengikuti prosedur arbitrase dan menerima keputusan yang dihasilkan sebagai penyelesaian resmi untuk sengketa mereka. Arbiter ini kemudian membuat keputusan yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Hukum arbitrase berkembang sebagai respons terhadap keinginan dunia bisnis untuk memiliki proses penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan kurang formal dibandingkan dengan pengadilan.

Dasar Hukum Dari Hukum Arbitrase adalah : Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa umum

Proses arbitrase ini biasanya dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Perjanjian arbitrase ini dapat terdapat dalam suatu kontrak atau perjanjian terpisah yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase memberikan alternatif yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional.

Keputusan arbitrase bersifat mengikat dan dapat dijalankan secara hukum. Proses arbitrase ini sering dipilih oleh pihak-pihak bisnis internasional untuk menyelesaikan sengketa mereka karena dapat memberikan penyelesaian yang lebih efisien dan netral daripada melibatkan sistem pengadilan dari berbagai yurisdiksi yang berbeda.

Berikut adalah beberapa aspek hukum arbitrase yang umumnya diterapkan:

• Kontrak Arbitrase: Pihak-pihak yang ingin menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa harus menetapkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka. Klausul ini menentukan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase.
• Undang-Undang Arbitrase Nasional: Banyak negara memiliki undang-undang arbitrase nasional yang mengatur proses arbitrase di wilayah hukum mereka. Undang-undang ini biasanya mencakup aturan-aturan terkait proses arbitrase, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
• Konvensi Arbitrase Internasional: Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (1958) adalah perjanjian internasional yang banyak diakui dan diadopsi oleh banyak negara. Konvensi ini menetapkan kerangka kerja untuk pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing di negara-negara yang menjadi pihak konvensi.
• Pemilihan Arbiter: Pihak-pihak yang berselisih biasanya memiliki kewenangan untuk memilih arbiter atau panel arbiter. Proses ini sering kali melibatkan pemilihan individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum yang relevan dengan sengketa. arbiter atau panel arbiter biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pemilihan ini dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama atau melalui lembaga arbitrase tertentu.
• Proses Arbitrase: Proses arbitrase melibatkan penyampaian bukti-bukti, argumen, dan pendapat oleh pihak-pihak yang bersengketa. Perjanjian Arbitrase: Sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase biasanya didasarkan pada perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang berselisih. Perjanjian ini mengikat pihak untuk mengikuti proses arbitrase dan mematuhi hasilnya. Arbiter kemudian membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang diajukan.
• Proses Pendengaran: Arbiter menyelenggarakan pendengaran di mana pihak-pihak dapat menyajikan bukti dan argumen mereka. Proses ini kurang formal dibandingkan dengan pengadilan konvensional, tetapi prinsip-prinsip keadilan dan hakim yang netral tetap berlaku.
• Pelaksanaan dan Pengakuan Putusan Arbitrase:  Setelah mendengar argumen dan bukti dari kedua belah pihak, arbiter atau panel arbiter mengeluarkan putusan. Putusan ini bersifat mengikat dan dapat diberlakukan oleh pengadilan.Keputusan arbitrase biasanya dapat dilaksanakan di berbagai negara melalui undang-undang nasional atau konvensi internasional seperti Konvensi New York.

Hukum arbitrase memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kepercayaan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik mereka tanpa harus melibatkan pengadilan konvensional. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap sistem hukum arbitrase dapat bervariasi berdasarkan undang-undang nasional dan aturan yang diterapkan oleh lembaga arbitrase tertentu.

Arbitrase memiliki landasan hukum yang kuat, dengan banyak yurisdiksi yang mengakui dan memberikan dukungan terhadap proses ini. Konvensi Arbitrase Internasional, seperti Konvensi New York 1958, menyediakan kerangka hukum global untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai negara. Di tingkat nasional, hukum arbitrase sering kali diatur oleh undang-undang khusus, yang memberikan kerangka kerja untuk pelaksanaan proses ini.

Keuntungan Arbitrase
Efektifitas Waktu dan Biaya: Arbitrase sering kali lebih cepat dan lebih ekonomis dibandingkan dengan pengadilan konvensional.

Kepastian Hukum Internasional: Konvensi New York memberikan landasan hukum internasional untuk pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai negara, memberikan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat.

Kerahasiaan: Proses arbitrase dapat dilakukan secara rahasia, memberikan privasi kepada pihak yang berselisih.

Tantangan Arbitrase
Ketidakpastian Hukum: Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki ketidakpastian hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.

Ketidaksetaraan Kekuatan: Pihak yang lebih kuat secara finansial dapat memiliki keunggulan dalam proses arbitrase, menyulitkan pihak yang lebih lemah.

Keterbatasan Remedies: Beberapa jenis remedial yang tersedia di pengadilan konvensional mungkin tidak dapat diberikan melalui arbitrase.

Kesimpulan
Hukum arbitrase adalah alat yang penting dalam penyelesaian sengketa bisnis modern. Sementara menyediakan keuntungan dalam hal efisiensi dan fleksibilitas, tantangan tertentu masih perlu diatasi. Dengan terus berkembangnya praktik arbitrase dan peningkatan harmonisasi hukum internasional, diharapkan metode ini akan terus menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa bisnis di masa depan.